Pemdes Berpotensi Tidak Stabil Karena Perebutan Pengaruh dan Kewenangan

MESUJI - Tata kelola yang baik di level pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota harus pula dilaksanakan pada tingkat Desa. Tanpa menjalankan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintahan Desa (Pemdes) berpotensi tidak stabil, karena perebutan pengaruh dan kewenangan masing-masing pemangku kepentingan. Kamis (02/09/2021).

Seperti terjadi ditata kelola pemerintahan Desa Rejo Mulyo Kecamatan Way Serdang, prihal tindakkan pemungutan dana yang dilakukan Forum RK kepada 89 KPM BST, diakui tindakkannya atas inisiatif sendiri yaitu Ketua Forum RK tanpa melibatkan Kepala Desa.

Baca juga: Jusuf Rizak ke Bareskrim Polri Lengkapi Data Korupsi Dana Hibah BUMN PWI Pusat RP.2,9 Milyar

Ketua Jurnalis Nasional Indonesia (JNI) Mesuji, Cheudin menilai, ini ketidakstabilan pemerintahan Desa, tidak jalankan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan dengan baik,

"Apapun keputusan harus diketahui bersama, memutuskan juga berpikir dengan aturan, jangan berpikir Bar-Bar, alasan karena tidak ada anggaran transport pengambilan Beras, sehingga meminta dana kepada per - KPM BST sebesar Rp. 20.000, dan sisanya untuk ngecat balai Desa serta babat lapangan, memang kemana dana Desa, " tuturnya.

Baca juga: Bakal Bimtek Keluar Daerah, Desa Pusing Cari Dana Talangan Dimana

Terlebih, lanjut Cheudin, dampak Covid-19 sangat memukul ekonomi kelas bawah, kebijakkan yang dilakukan jelas langgar aturan intruksi presiden RI Joko Widodo, serta fakta integritasnya sebagai pelayan publik dipertanyakan. (TIM)